Home
news
Kajian Ilmiah Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat : MV Caledonian SKY

Kajian Ilmiah Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat : MV Caledonian SKY


Jumat, 2017-03-31 - 15:55:19 WIB

Kajian kerusakan terumbu karang yang akibatkan oleh kapal pesiar mewah Inggris Kapal MV Caledonian Sky di perairan Raja Ampat, Papua Barat dilaksanakan pada hari Jumat (24/03/17), mulai pukul 19.00 – 22.00. Kajian yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (HIMAFARIN) Institut Pertanian Bogor ini menghadirkan pembicara yaitu : Ahmad Solihin S. Pi, MH (Dosen hukum laut IPB) dan Dr. Deni A. Soeboer S.Pi, M.Si. (Kapten kapal latih IPB) serta moderator Ketua Himafarin periode 2015/2016 M. Hafizh Adinugroho. Acara ini berlangsung di Ruang Terbuka Lintang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.       

Kerusakan ekosistem terumbu karang seluas 18.882 m2 diakibatkan oleh kandasnya kapal pesiar mewah Inggris kapal MV Caledonian Sky yang dinakhodai oleh Kapten Keith Michael Taylor dengan membawa 102 turis dan 79 ABK di perairan Raja Ampat, Papua Barat, telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai. Latar belakang terjadinya kasus kandasnya kapal diperkirakan karena keteledoran nahkoda kapal. Disamping itu juga sistem tata keamanan kelautan Indonesia yang lemah menjadi faktor pemicu terjadinya kasus ini.

Menurut Dr. Deni Ahmad Soeboer, pada dasarnya sebuah kapal yang akan masuk, melintas ataupun berlabuh di suatu wilayah negara seharusnya sudah diketahui oleh syahbandar dengan catatan kapal tersebut sudah melaporkan rencana pelayaranya. Syahbandar yang notabene memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan di suatu wilayah tertentu harus mempunyai catatan khusus ketika ada kapal dengan gross tonnase (GT) besar (lebih dari 700 GT) masuk ke wilayah perairan Indonesia. Baik itu dalam rangka riset (penelitian), konservasi, ataupun wisata seperti kasus yang terjadi di Raja Ampat, berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran ketika ada kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia wajib melapor dan di dampingi minimal satu orang warga negara Indonesia asli untuk ikut di atas kapal tersebut.

Secara teknis masuknya kapal MV Caledonian Sky ke wilayah perairan Indonesia masih dipertanyakan proseduralnya, berdasarkan peraturan yang ada kapal dengan ukuran Grostonase diatas 700 GT haruslah didampingi oleh seorang pandu. Hal ini berlaku tidak hanya untuk kapal asing namun juga seluruh kapal besar yang melakukan pelayaran di Indonesia. Sebaliknya bagaimanakah Kapal MV Caledonia SKY dengan grostonase 4200 GT dapat masuk di wilayah perairan dangkal sehingga mengakibatkan kandasnya kapal tersebut dapat terjadi? 

Berdasarkan ungkapan dari nahkoda kapal MV Caledonian Sky kejadian kandasnya kapal terjadi karena kerusakan sistem internal kapal sehingga kemudian menabrak terumbu karang. Hal ini menurut, Dr. Deni Ahmad Soeboer benar-benar merupakan keteledoran yang sangat fatal, karena untuk kapal semewah dan sebesar Caledonia SKY hanya mengandalkan satu sistem navigasi sangatlah tidak umum dan janggal, sehingga terdapat indikasi kemungkinan kesengajaan, dalam arti diperbolehkannya kapal tersebut masuk ke wilayah perairan Indonesia. Karena mungkin saja bukan sekali ini saja kapal tersebut masuk dan mendekat ke wilayah-wilayah tubir karang di Indonesia.

Skema terbaik dalam penyelesaian masalah ganti rugi kerusakan terumbu karang di Raja Ampat menurut Dosen hukum laut IPB, Ahmad Solihin S.Pi, MH adalah menggunakan konsep Strict Liability atau prinsip tanggung jawab mutlak, dimana dalam prinsip hukum internasional yang dibahas dalam berbagai konferensi dimasuksudkan dengan 3 hal yaitu : (i) Pembuktian terbalik dimana tidak perlu adanya pembuktian karena sudah adanya bukti kuat dilakukannya perusakan maka dari itu hukum yang berlaku dalam kasus ini merupakan Hukum Publik dimana kasus Negara dengan Negara dan atau Negara dengan Swasta; (ii) Tanggung Jawab Langsung, artinya saat itu juga diselesaikan dan nilainya akan dinegosiasikan; (iii) Tanggung Jawab tidak terbatas, yang mana Besarnya nilai ganti rugi tidak terbatas besaran Asuransi yang dimiliki oleh kapal tersebut sebagai contoh apabila besar ganti rugi Rp. 30M dan besar Asuransi kapal tersebut hanya Rp. 10M maka pihak swasta harus tetap mengganti seluruh besaran yang disepakati tidak terbatas pada nilai asuransi. Hal ini sudah tercantum dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 88 UU No32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.dalam UU diatas juga dibahas mengenai Prevention Approach dimana terdapat pendekat kehati-hatian atau pendekatan pencegahan. Sehingga sangat dipertanyakan bagaimana kapal mewah berteknologi seperti MV Caledonian SKY tidak memiliki sonar dan sistem navigasi yang baik.

Akar dari terjadinya kerusakan terumbu karang akibat kandasnya MV Caledonian SKY juga mungkin akibat dari usaha peningkatan pariwisata dimana untuk mengurangi waktu tunggu kapal masuk di sebuah wilayah perairan, Menteri Koordinator Kemaritiman dengan melakukan terobosan mempercepat proses masuknya investasi, namun mengabaikan UU Pelayaran, lalu dalam peraturan di atas terdapat pertimbangan penggantian fungsi ekologis dan biaya pemulihan lingkungan yang juga harus dihitung secara seksama dalam contoh, berapa kerugian karena hilangnya wisatawan, kerugian karena tidak adanya ikan akibat rusaknya habitat atau biasa disebut dengan potential lost. Terkait dengan ganti rugi juga terdapat di Permen LH No 13 tahun 2011 tentang ganti rugi disana disebutkan ada Melakukan tindakan tertentu dan ganti rugi dimana melakukan tindakan tertentu yaitu pihak pelaku harus melakukan pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan dan untuk ganti rugi saat ini pemerintah melibatkan berbagai kementerian dan pakar ahli dalam perhitungan ganti rugi agar tidak kalah dalam claim dana ganti rugi. Setelah semua perhitungan ganti rugi dilakukan dan besaran dana yang didapatkan sudah diketahui maka pihak Indonesia dapat langsung mengajukan kepada pihak MV Caledonian SKY selanjutanya akan dilakukan perundiingan dan kesepakatan, apabila kesepakatan tidak terjadi maka kasus ini akan dibawa ke kejaksaan.

Bentuk Tuntutan :

  1. Nahkoda Kapal Caledonia SKY telah melakukan pelanggaran Hukum pelayaran.
  2. Terdapat Indikasi tindak kesengajaan dengan mengabaikan kondisi perairan sehingga mengakibatkan karamnya Kapal MV Caledonia SKY baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.
  3. Ganti rugi oleh pihak MV Caledonia SKY tidak terbatas besaran Asuransi yang dimiliki kapal tersebut.
  4. Ganti rugi yang dilakukan MV Caledonia SKY harus berupa tindak Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan serta ganti rugi secara ekologi dan ekonomi masyarakat.

 

Sumber : Press release forum diskusi kerusakan terumbu karang Raja Ampat, Dept. PengProf HIMAFARIN IPB, 2017.


Share Berita


Komentari Berita